Pelabuhan Perikanan Swasta Telaga Punggur

2011-05-17T19:33:00.003+08:00

CARI SOLAR KE TANJUNGUBAN

2011-05-15T00:46:00.003+08:00

NONGSA (BP) – Nelayan di Batam mulai merasakan imbas dari praktek mafia bahan bakar minyak (BBM) terutama jenis solar. Mereka terpaksa mencari BBM subsidi itu hingga ke Tanjunguban akibat kian langkanya bahan bakar tersebut.

Agus,50, salah satu nelayan di Teluk Nipah, Punggur Kampung mengaku kesulitan mendapatkan solar untuk operasional para nelayan itu telah berlangsung lama.

Menurut Agus, sebelum terjadi kelangkaan, dia dan puluhan nelayan lainnya bisa leluasa membeli solar di kios-kios BBM di Punggur.

”Sekarang belinya harus di SPBU. Itupun dibatasi hanya 10 liter per hari,” katanya.

Padahal, kata dia, rata-rata setiap kali melaut para nelayan butuh sekitar 30 liter solar. ”Dalam seminggu kami hanya tiga kali melaut. Butuh solar sekitar 90 liter,” ujarnya.

Untuk memenuhi kekurangan solar tersebut, Agus dan nelayan lainnya mengaku terpaksa mencarinya hingga ke Tanjunguban dengan harga yang sama yakni Rp4.500 per liter.

Agus mengaku hanya sebagai nelayan kecil yang memiliki pompong kecil dan sampan. Akibat kelangkaan BBM ini, ia tak bisa melaut lebih jauh dengan konsekuensi turunnya hasil tangkapan.

”Melaut adalah mata pencaharian dan kehidupan kami. Sudah susah hidup, dipersulit lagi,” keluhnya.

Jangan Duduk Saja

Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan mengatakan kelangkaan solar subsidi di Batam belakangan ini merupakan imbas dari kurangnya pengawasan Pertamina. Untuk itu ia meminta supaya Pertamina segera mengambil langkah supaya kelangkaan ini tidak terulang.

”Kami sudah mendorong Pertamina supaya ada pengawasan. Pertamina jangan duduk-duduk saja,” kata Ahmad Dahlan usai menghadiri acara di Botania Garden, Jumat (13/5).

Sementara pihak Pertamina sendiri mengakui, selama ini tidak ada pengawasan terhadap BBM bersubsidi. Selaku operator, Pertamina hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan dan permintaan konsumen, termasuk suplai terhadap SPBU.

Sales Area Manager BBM Retail Pertamina Batam, Tengku Ezan, mengatakan dalam beberapa pekan terakhir jumlah permintaan solar dari SPBU memang meningkat drastis. Namun Pertamina tidak pernah curiga. Sebab, berdasarkan keterangan dari pihak SPBU, tingginya permintaan tersebut besarnya angka penjualan kepada konsumen.
Solar SPBU Menipis

Pantauan Batam Pos di sejumlah SPBU kemarin, stok solar menipis. Di SPBU Tanjunguncang, misalnya, hingga sore kemarin masih menjual solar untuk truk-truk. ”Stok sudah mau habis,” ungkap salah seorang petugas SPBU Tanjunguncang.

Namun di SPBU Simpang Basecamp dan Tembesi, di pintu masuk lobi masih terpajang plang yang bertuliskan kalau solar habis. ”Belum datang solar di sini,” ungkap petugas keamanan SPBU Tembesi.

Rudi Silalahi, sopir truk mengatakan meski masih banyak SPBU kehabisan solar, namun dia sedikit lega karena di Tanjunguncang sudah mulai tersedia.

“Tapi kalau bisa tolong tertibkan para pemain solar, karena mereka kami masyarakat kecil yang jadi korban,” ujarnya. (spt/par/eja/gas)

Sumber : BatamPos.

PEMERINTAHTIDAK MELARANG IMPOR IKAN

2011-04-22T21:33:00.000+08:00

JAKARTA (BisnisKepri.com): Kementerian Perdagangan akan melakukan sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menentukan teknis impor ikan ke wilayah RI.

“Ketentuan impor ikan, akan dikelola oleh KKP yang mengelola impor ikan dengan berbagai prinsip seperti kandungan zat chemical, tidak mengandung penyakit, legal, dan persyaratan lainnya yang telah dipenuhi,” ujar Mendag Mari Pangestu.

Sementara itu, Dirjen Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan KKP Victor Nikijuluw mengatakan pengajuan impor hingga saat ini telah mencapai 3 juta ton, tetapi pihaknya belum memutuskan jumlah yang akan diberikan perizinannya.

Menurut dia, pemerintah tidak akan melarang impor ikan dan tidak akan membuat kuota, karena justru dapat menimbulkan moral hazard jika menggunakan sistem kuota.

“Kami tidak melarang impor ikan dan tidak membuat kuota, tetapi kami mengelola, agar impor tidak mengganggu produksi ikan lokal, industri lokal dan nelayan lokal dan sesuai dengan kebutuhan dalam negeri,” ujarnya.

Victor menegaskan pemerintah tidak akan melarang dan menghambat impor ikan, tetapi pihaknya hanya mengatur perizinan impor ikan agar tidak membanjiri pasar domestik serta tidak merugikan nelayan dan industri pengolahan dalam negeri.

Sumber：BisnisKepri

PERMINTAAN IZIN IMPOR IKAN CAPAI TIGA JUTA TON

2011-04-19T21:57:00.003+08:00

JAKARTA - Pengajuan izin impor ikan dalam 2 bulan terakhir mencapai 3 Juta ton atau 60% dari produksi perikanan tangkap nasional.

"Jumlah ini sangat besar, sekitar 60% produksi perikanan tangkap kita. Bayangkan, kalau ini diloloskan masuk tanpa kendali, akan runtuh hancur industri perikanan nasional. Impor ikan tidak boleh lebih dari 20% dari total produksi ikan," tegas Victor Nikijuluw, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pekan lalu.

Dia menjelaskan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad telah melakukan rapat koordinasi pada 13 April lalu dengan 11 provinsi yang merupakan daerah potensial masuknya ikan impor.

Daerah yang potensial menjadi pintu masuk ikan impor di antaranya Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

"Semua daerah sangat mendukung agar kebijakan pengendalian impor ikan ini tetap dijalankan supaya nelayan lokal memiliki kemampuan untuk meningkatkan daya saing," ungkap Victor.

Dia menambahkan sejak kebijakan pengendalian impor dijalankan, kurang dari 2 bulan yang lalu telah masuk aplikasi untuk impor ikan sekitar 3 juta ton ikan diantaranya sebanyak 2 juta berasal dari Jakarta.

Menurut Victor, khusus untuk Batam selama ini impor ikan lele hidup dari Malaysia dilakukan sekitar 300 ton per bulan. "Menteri Kelautan dan Perikanan menginginkan ini segera diatasi. Caranya, kementerian bersama pemerintah daerah mengembangkan program 1.000 kolam lele di Pulau Bintan."

Badan Pusat Statistik mencatat realisasi ekspor ikan pada tahun lalu mencapai US$2,9 miliar, sedangkan impor ikan pada periode yang sama US$300 juta.

Victor mengatakan ikan yang diperbolehkan diimpor untuk jenis tertentu yang diperuntukkan bagi konsumen tertentu untuk diolah oleh unit pengolahan ikan (UPI) atau untuk diekspor setelah diolah. Data KKP mencatat saat ini terdapat 114 UPI di seluruh Indonesia dengan utilisasi pengolahan baru sekitar 50%.

Menurut dia, satu unit pengolahan ikan itu terdiri dari 500-1.000 tenaga kerja, sehingga dari pabrik tersebut dapat menjadi substitusi penurunan produksi ikan di dalam negeri. Dia menambahkan saat ini dua perusahaan yang telah diberikan izin impor ikan dan ada 20 perusahaan yang masih menunggu izin impor.

Victor menuturkan cuaca yang ekstrem dikhawatirkan mengganggu produksi ikan sehingga dengan memberikan izin impor tersebut yang termasuk ke dalam bahan baku untuk diolah di dalam negeri kemudian diekspor lagi dan memastikan tidak masuk ke pasar domestik.

Menurut dia, 114 perusahaan pengolahan ikan akan mengadakan pertemuan dengan pemerintah dan sekitar 35 UPI yang mendapatkan izin impor.

Beberapa perusahaan yang akanmendapatkan izin impor ikan berada di Aceh sebanyak 10 perusahaan, DKI Jakarta (satu perusahaan), Yogyakarta (satu perusahaan), Nusa Tenggara Barat satu UPI, Nusa Tenggara Timur (satu perusahaan), Riau (dua perusahaan), Jawa Timur (36 UPI), Kalimantan Selatan (20 UPI), dan sembilan perusahaan pengolahan ikan di Sulawesi Utara.

Reekspor ikan

Dalam perkembangan lain, ikan impor ilegal sebanyak 84 kontainer kembali di reekspor melalui Pelabuhan Belawan.

Kegiatan reekspor ikan disaksikan Sekretaris Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Agus Priyono.

Sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan reekspor ikan di Belawan pada 2 April lalu sebanyak 37 kontainer, pada 6 April (11 kontainer), pada 7 April (5 kontainer), pada 9 April (3 kontainer), pada 11 April (2 kontainer), dan sisa terakhir pada 16 April sebanyak 26 kontainer.

Ikan impor tersebut diekspor kembali ke beberapa negara yaitu China, Thailand, Malaysia, Vietnam, India, Taiwan, Jepang, Pakistan dan yang terbanyak diekspor kembali ke China.

Kebijakan reekspor diambil KKP sebagai tindak lanjut pelaksanaan Permen No. 17/2010 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang diimpor ke dalam wilayah RI.

"Langkah ini hendaknya menjadi Itiok temphy bagi para pengusaha yang melakukan impor produk hasil perikanan secara ilegal masuk ke wilayah Republik Indonesia," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.

Sumber : Bisnis.com

BUDIDAYA PERIKANAN JADI ALTERNATIF KETAHANAN PANGAN

2010-11-12T17:45:00.002+08:00

Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan kepada sebuah kekhawatiran akan berkurangnya jumlah pasokan pangan di masa yang akan datang. Hal ini didasari pada jumlah penduduk yang sudah mencapai angka 216 juta jiwa dengan angka pertumbuhan 1.7 persen per tahun. Angka tersebut mengindikasikan besarnya kebutuhan bahan pangan yang harus tersedia. Dan jika tidak ada upaya untuk meningkatkan produksi pangan maka akan menimbulkan masalah antara kebutuhan dan ketersediaan dengan kesenjangan yang semakin melebar.

Rendahnya laju peningkatan produksi pangan dan terus menurunnya produksi pangan di Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Dr. J.Hutapea antara lain disebabkan oleh produktivitas tanaman pangan yang masih rendah yang disertai dengan stagnannya luas areal penanaman dan bahkan cenderung menurun khususnya di lahan pertanian pangan produktif di pulau Jawa. Kombinasi kedua faktor di atas memastikan laju pertumbuhan produksi dari tahun ke tahun akan cenderung terus menurun.

Arah pembangunan ketahanan pangan yang selama ini berorientasi kepada ”daratan” memiliki beberapa hambatan, salah satunya adalah karena pengembangan lahan pertanian pangan baru tidak seimbang dengan konversi lahan pertanian produktif yang berubah menjadi fungsi lain seperti permukiman. Hal ini memaksa kita untuk memikirkan sebuah alternatif bahan pangan yang masih didukung oleh potensi sumber daya dan luas wilayah. Sehingga keadaan ini kembali menyadarkan kita bahwa orientasi ketahanan pangan sudah seharusnya dialihkan kepada sektor kelautan dan perikanan.

Indonesia saat ini memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat menjanjikan, yakni mencapai 65 juta ton setiap tahunnya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km, lebih dari 17.508 pulau, dan lautan seluas 3,1 juta km, lautan Indonesia begitu kaya dengan keanekaragaman hayati di dalamnya. Tidak mengherankan apabila Indonesia dikenal sebagai salah satu penyumbang ikan terbesar di dunia yang mampu menyuplai jutaan ton ikan dari produksi perikanan laut setiap tahunnya.

Potensi kelautan dan perikanan Indonesia memang sangat menjanjikan. Secara keseluruhan, potensi perikanan yang dimiliki Indonesia mencapai 65 juta ton, yang terdiri dari 7.3 juta ton pada sektor perikanan tangkap dan 57.7 juta ton pada sektor perikanan budidaya. Bahkan untuk tahun 2010, pada triwulan pertama ekspor komoditi hasil perikanan menunjukan peningkatan sebesar 3,26 ribu ton atau, 3,7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2009.

Jika potensi kelautan dan perikanan ini dapat dimanfaatkan secara optimal, maka sektor ini dapat dijadikan salah satu pilihan alternatif dalam membangun ketahanan pangan nasional. Ditambah lagi kecenderungan masyarakat kita saat ini sudah mulai mempertimbangkan faktor food safety dalam memilih bahan pangan, dan komoditas perikanan (khususnya perikanan tangkap) merupakan komoditas yang bebas dari berbagai perlakuan genetik yang dapat menurunkan nilai gizi ketika kita mengkonsumsinya.

Untuk mencapai tujuan ketahanan pangan yang berbasiskan sektor perikanan, khususnya perikanan budidaya, beberapa aspek yang dapat dilakukan antara lain pemanfaatan teknologi budidaya. Berbagai rekayasa teknologi yang bersifat sederhana, mudah dimengerti dan ramah lingkungan yang telah dihasilkan oleh para peneliti di bidang perikanan harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan produktivitas perikanan budidaya. Untuk menjamin keberhasilannya, maka dibutuhkan peran serta pemerintah daerah sebagai pendamping.

Sebagai contoh adalah teknologi pakan buatan. Kita tidak dapat mengesampingkan fakta bahwa pakan merupakan komponen pengeluaran terbesar dalam satu siklus produksi perikanan budidaya. Pakan yang digunakan oleh masyarakat saat ini, khususnya para pembudidaya di Kepulauan Riau banyak mengandalkan potongan ikan rucah sebagai pakan utama. Beberapa penelitian menunjukkan banyak kelemahan yang ditunjukkan oleh ikan rucah bila digunakan sebagai bahan pakan utama.

Selain faktor degradasi kualitas gizi yang dimiliki bila cara penyimpanan yang salah, ikan rucah dapat menjadi inisiator awal bagi berkembangnya berbagai penyakit. Beberapa organisme patogen seperti parasit, bakteri ataupun jamur, dapat berkembang dengan baik dalam ikan rucah sehingga dapat menjadi faktor penghambat tersendiri bagi keberhasilan produksi ikan budidaya.

Saat ini berbagai pakan buatan yang dihasilkan telah diformulasikan dan disesuaikan untuk dapat memenuhi kebutuhan gizi ikan selama fase pertumbuhan dan menekan biaya produksi pemeliharaan ikan.

Kegiatan selanjutnya untuk mendukung produksi perikanan budidaya adalah peningkatan stimulus fiiskal. Kaitannya dengan hal ini maka rangkaian pekerjaan yang dapat dilakukan khususnya di Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan melakukan pembangunan infrastruktur kolam/tambak/unit budidaya, pemberian modal kerja, pembangunan/peningkatan jaringan tata air kolam/tambak, pembangunan jalan produksi serta pembangunan sarana dan prasarana produksi perikanan.

Khusus untuk kegiatan permodalan, kegagalan dalam pencapaian produksi oleh para pembudidaya ikan yang mendapatkan bantuan modal lebih karena belum maksimalnya pendampingan yang dilakukan. Bila penerapan teknologi dan stimulus fiskal dapat dioptimalkan, yang disertai dengan perwujudan budidaya perikanan melalui konsep Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dengan berbagai aspek food safety dan biosecurity, maka peningkatan produksi perikanan dapat terwujud sehingga tantangan kebutuhan bahan pangan dimasa yang akan datang dapat terpenuhi.

Konsep budidaya ikan tidak hanya difokuskan kepada perairan laut namun juga kepada sektor perikanan darat dengan beberapa komoditas budidaya ikan laut yang dapat dikembangkan di Provinsi Kepulauan Riau antara lain kakap putih, kerapu, bawal bintang, kakap merah dan baronang, sementara untuk komoditas perikanan darat : gurame, ikan mas, nila, bandeng dan lele cukup diminati oleh masyarakat.

Nilai komoditas perikanan yang cukup kompetitif menjadikan perikanan budidaya sebagai peluang usaha yang cukup menjanjikan dan dapat menyerap banyak tenaga kerja. Tingkat permintaan yang cukup tinggi dan harga yang cenderung stabil bahkan terus meningkat menjadikan sektor ini selain sebagai sandaran produksi bahan pangan juga dapat diharapkan untuk pengentasan kemiskinan.

Sumber : Batam Pos

OPTIMALISASI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2010-10-23T19:51:00.001+08:00

Memperhatikan tantangan dan tanggung jawab bahwa sektor kelautan dan perikanan menjadi salah primemover pembangunan nasional. Maka selain jumlah dan kualitas SDM juga dibutuhkan adanya kelembagaan yang menangani isu-isu dan tetek bengek (technicalities) yang terkait kelautan.

Kalau kita perhatikan Negara Republik Rakyat China, Korea Selatan, Thailand yang nota bene memiliki sumber daya laut terbatas merasa perlu memiliki lembaga yang mengurus khusus kelautan dan perikanan. Bahkan Korea Selatan berkeinginan menjadi negara yang masuk jajaran kekuatan laut (ocean power) yang disegani.

Semestinya kita semua, para pengambil keputusan, perguruan tinggi, masyarakat luas bisa merasakan dan mendorong perlunya suatu kelembagaan yang mengurus kelautan dan perikanan secara luas termasuk di dalamnya perikanan, kemaritiman, dan lain-lainnya, baik di pusat dan di daerah. Kita perlu fokus dan istiqomah dalam membangun ekonomi negara dengan basis sumber daya dan aset kelautan dan perikanan yang besarnya menakjubkan.

Dikhawatirkan tiadanya kelembagaan kelautan dan perikanan di pusat dan daerah maka kekayaan kita sumber daya, keindahan, pulaupulau akan lebih dimanfaatkan oleh pengusaha dari mancanegara. Akankah kita selalu mengeluh bahwa kita tidak diberikan nikmat Tuhan? Perwujudan syukur atas rahmat Tuhan adalah dengan mengelola dengan baik segala aset dan sumber daya berbasis pengetahuan.

Dari 33 provinsi yang ada maka keseluruhannya memiliki antara lain pesisir, perairan dan atau laut. Dari 400-an lebih kabupaten dan kota, maka 240-an lebih berpesisir. Sedangkan di Provinsi Kepri sendiri ada paling tidak ada sejumlah 7 kab/kota, dan lebih dari 2600-an small islands dan kawasan pesisir dan pantai yang potensial yang tersebar di sepanjang Laut China Selatan, Selat Malaka dan Selat Karimata.

Memperhatikan hal ini maka dalam bagian kesungguhan mengelola kekayaan laut dan pesisir, disarankan para pengambil keputusan politik daerah DPRD, kepala daerah, tetua suku/adat untuk merekomendasikan agar daerahnya memiliki lembaga (dinas) yang mengelola kelautan.

Diharapkan stabilitas politik di negara kita dapat ditingkatkan, penegakan hukum dapat segera dilaksanakan sehingga segala upaya dalam pembangunan SDM, pembangunan ekonomi dapat memperoleh hasil yang optimal. Budaya negeri kita paternalistik, sehingga perilaku pemimpin nasional dan daerah, perilaku pejabat pusat dan daerah akan menjadi refleksi masyarakat luas. Kecepatan pembangunan nasional yang menyejahterakan rakyatnya sangat bergantung model atau contoh yang digambarkan di atas.

Semoga negeri yang kita cintai ini kembali menjadi negara yang memiliki percaya diri yang kuat, menjadi negara yang aman, sejahtera, disegani, memiliki budaya melayu (maritim) yang kuat berakar dimasyarakat, bermarwah dan bermartabat.

Pembangunan Pendidikan Kelautan

Pendidikan diakui di berbagai kalangan sebagai solusi perubahan sosial dalam berbagai aspek, seperti penurunan angka kriminalitas dan pengangguran, kemiskinan, peningkatan status/kondisi kesehatan, partisipasi politik atau peningkatan kesetaraan jender. Dalam kaitannya dengan pengelolaan terumbu karang Indonesia, pendidikan dinilai memiliki peran yang tak kalah penting dalam perubahan perilaku masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi sumber daya laut dengan bijak dan berkelanjutan.

Beberapa negara seperti Amerika Serikat telah memusatkan perhatian kepada pendidikan dalam membangun perekonomiannya, dengan memandang sumber daya manusia sebagai objek investasi bangsa. Namun disadari pula bahwa pendidikan tidak dapat berperan tunggal dalam pembangunan tanpa adanya dukungan complementary input atau faktor- faktor komplementari lainnya (Henry M. Levin dan Carolyn Kelly, Economics of Education Review, 1994).

Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya laut dan terumbu karang, keadaan terkini menunjukkan bahwa Indonesia tidak berada dalam posisi manapun dari dua kondisi yang telah disebutkan, menjadikan pendidikan sebagai sentral solusi perubahan status sumber daya laut dan terumbu karang. Ataupun menjadikan pendidikan sebagai salah satu faktor komplementari dari upaya penyelamatan terumbu karang di Indonesia, bersejajar dengan upaya penegakan hukum, pengembangan riset ilmiah, dan aspek input komplementari lainnya.

Rencana Strategis Nasional (Renstra) departemen-departemen teknis yang berkaitan langsung dalam pendidikan kelautan. Diantara Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Perikanan dan Kelautan belum secara eksplisit dan jelas mendukung pendidikan kelautan dan perikanan sebagai investasi sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan sumber daya laut termasuk terumbu karang di Indonesia.

Padahal disadari betul potensi kelautan dan perikanan Indonesia yang sedemikian kaya, dengan luas terumbu karang sebesar 85.707 km2 yang merupakan 14 persen dari luas terumbu karang dunia(Tomascik dkk, 1997), namun dengan kondisi 37, 56 persen buruk dan hanya 6,69 persen dalam kondisi sangat baik (Suharsono, 2003).

Realita Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Kondisi pendidikan kelautan dan perikanan di Provinsi Kepri dan Negara Indonesia dalam catatan perkembangan dan kemajuannya dapat diterangkan sebagai berikut:

Pertama, SDM Kelautan dan Perikanan mengalami ironi dengan kurangnya perhatian bagi pendidikan di kawasan pesisir dan masih sangat rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang berinteraksi langsung dengan sumber daya perikanan dan terumbu karang.

Kedua, Belum ada kurikulum formal Kelautan dan Perikanan (SD hingga SMA) integratif di tingkat nasional, propinsi, kabupaten dan/atau sekolah, hanya pihak pihak tertentu saja yang memulai inisiatif sporadis (LSM, sekolah berwawasan laut dan lingkungan, sekolah di wilayah pesisir, Kabupaten tertentu seperti Balikpapan).

Ketiga, Belum banyak dikembangkan alternatif pendidikan kelautan dan perikanan bagi generasi muda putus sekolah. Belum ada alokasi yang cukup bermakna dari Departemen Pendidikan, Lingkungan Hidup maupun Kelautan dan Perikanan yang mendukung pendidikan kelautan. Belum ada dukungan integratif dari pihak kesehatan, sarana prasarana, perhubungan, komunikasi dan transportasi untuk mendukung pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan terutama bagi masyarakat yang berinteraksi langsung dengan pesisir dan laut.

Strategi kelautan dan perikanan masih berorientasi pada industri. Sebab, dalam kebijakan strategis DKP, kemiskinan masyarakat menjadi faktor mikro yang menjadi penghambat majunya industri perikanan. Masyarakat tidak menjadi objek yang potensial sebagai salah satu faktor pemecahan masalah.

(Sumber: Renstra DKP 1999-2004) rendahnya semangat sebagai bangsa bahari. Meskipun pada kenyataannya sebagian besar penduduk bermukim di kawasan pesisir dan negara Indonesia merupakan negara kepulauan, kebanggaan sebagai bangsa bahari hanya secara nyata ditampilkan oleh beberapa suku bangsa di Indonesia.

Salah satu masalah sehubungan dengan hal ini adalah rendahnya minat kaum muda potensial untuk bergelut dengan dunia kebaharian dan perikanan disebabkan rendahnya insentif di bidang kelautan dan perikanan. (Sumber : Jakarta, Kompas, 8 juli 2003) Kebijakan pendidikan nasional belum dibuat dengan mengacu grand strategi yang tertuang dalam rencana strategi (renstra) nasional.

Jadi, tidak heran kalau kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pusat dan daerah sepertinya berjalan sendiri-sendiri, sehingga belum bisa memunculkan sinergi. (Sumber: GBHN 1999-2004) Di bidang pendidikan masalah yang dihadapi adalah berlangsungnya pendidikan yang kurang bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik, yang berakibat hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna hakiki kehidupan.

Mata pelajaran yang berorientasi akhlak dan moralitas serta pendidikan agama kurang diberikan dalam bentuk latihan-latihan pengamalan untuk menjadi corak kehidupan seharihari. Karenanya masyarakat cenderung tidak memiliki kepekaan yang cukup untuk membangun toleransi, kebersamaan, khususnya dengan menyadari keberadaan masyarakat yang majemuk.

Selanjutnya, COREMAP adalah salah satu dari sekian banyak program nasional yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya laut secara lestari dan berkelanjutan. Salah satu komponen kegiatannya adalah mengembangkan program pendidikan formal dan informal di bidang kelautan. COREMAP tidak menganggap bahwa pendidikan adalah sentral solusi dari pemulihan kondisi terumbu karang Indonesia, namun tetap merupakan unsur penting dalam mencapai tujuan tersebut. Pendidikan adalah faktor komplementari yang bersejajaran dengan upaya penegakan hukum dan pembangunan kemandirian masyarakat.

Upaya ini pun harus merupakan upaya integratif dengan berbagai institusi yang berkepentingan secara langsung dan tidak langsung, utamanya Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Lingkungan Hidup dan lembaga lembaga swadaya masyarakat serta pemerintah daerah yang memiliki potensi Kelautan dan Perikanan serta terumbu karang.

Dengan dihadapi oleh kondisi pendidikan Kelautan dan Perikanan di Indonesia pada saat ini, COREMAP berhadapan dengan tantangan besar untuk mampu memfasilitasi berbagai pihak serta menjadi referensi dalam upaya membangun pendidikan kelautan. Secara nyata, COREMAP mewujudkan upaya ini dalam produksi bahan ajar seri “Pesisir dan Laut Kita” bagi Sekolah Dasar kelas 1 hingga kelas 6 beserta panduan guru.

Yang mengikuti perkembangan kurikulum Pendidikan Nasional mutakhir yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang bertujuan membangun nilai diri dari siswa dalam setiap mata ajar dan kegiatan belajar mengajar. Buku ini telah disosialisasikan di berbagai wilayah pesisir dan pulau terpencil, dan kegiatan sosialisasi tersebut terus berlanjut.

Di awal inisiatifnya, COREMAP LIPI telah menggalang komitmen nyata dari Pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan, yang tertuang dalam perjanjian kerja sama bidang pendidikan kelautan, yang ditanda tangani bulan Agustus 2004. Poin penting dalam naskah tersebut adalah adanya pengembangan kurikulum dan bahan ajar pendidikan keluatan di jenjang pendidikan dasar dan menengah, pelatihan guru dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan khususnya ekosistem pesisir dan laut, serta produksi dan distribusi bahan ajar kelautan.

Naskah ini juga telah di tanda tangani oleh beberapa kepala daerah di Indonesia, seperti Bupati Raja Ampat, dan Bupati Sorong Papua, serta dari pihak COREMAP LIPI. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini adalah permulaan yangbaik, dan merupakan titik cerah optimisme bersama dalam membangun pendidikan Kelautan dan Perikanan di Indonesia, di kawasan kawasan pesisir dan pulau lainnya yang memiliki kelimpahan sumber daya laut, namun terancam punah.

Berikut ini ditampilkan salah satu contoh ideal bentuk visi, misi dan kebijakan terkait dengan sektor pendidikan dan COREMAP di daerah. ***

Sumber : Batam Pos

KEPRI BELUM MAKSIMAL KELOLA INDUSTRI PERIKANAN.

2010-10-23T01:39:00.002+08:00

Batam Center – Kepulauan Riau yang sebagian besar terdiri dari perairan sangat berpotensi untuk mengembangkan pengelolaan sektor industri perairan, terutama pengembangan industri perikanan, pengembangan bioteknologi kelautan, budidaya kelautan, payau dan tawar, serta industri hasil laut. Namun seluruh potensi tersebut sampai saat ini belum tergarap secara maksimal.

Penasehat Gubernur Kepri Bidang Kelautan dan Perikanan Prof.Dr. Rokhmin Dahuri mengatakan, pengelolaan potensi kelautan di wilayah Kepri masih rendah, ditambah lagi fungsi intermediasi dari perbankan jyang belum optimal. Berdasarkan dari data bank Indonesia Batam hanya 0,31 % dari Rp 13,17 Trilliun, dari total kucuran dana perbankan untuk kelautan dan perikanan serta sisanya dipergunakan untuk jenis kredit lainnya.

“Selain masih rendahnya pengelolaan potensi kelautan, tingginya suku bunga perbankan menjadi suatu permasalahan yang dihadapi nasabah” ujar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Megawati, disela seminar bantuan tekhnis perbankan di gedung BI Batam Center, Selasa (19/10).

Rokhimin mengungkapkan, saat ini Indonesia memiliki bunga kredit tertinggi di dunia yakni 14 persen, sedangkan negara tetangga seperti Vietnam serta Thailand hanya sebesar 2 persen pertahun dan Malaysia 4 persen pertahun.

Sementara itu, menurut Wakil Pimpinan Bank Indonesia Bidang Moneter dan Keuangan, Uzersyah mengatakan, perkembangan industri perbankan di Provinsi Kepulauan Riau, terus menunjukkan grafik peningkatan, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat.

“Dari keuangan perbankan untuk total asset maupun dana pihak ketiga terus menunjukkan kinerja positif dibandingkan akhir tahun 2009. Serta kredit perbankan sampai triwulan II 2010 menunjukkan peningkatan sebesar Rp190 miliar (1,46%) menjadi sebesar Rp13,17 triliun” kata Uzersyah.

Bank Indonesia, menurutnya telah melakukan berbagai hal dalam bentuk fasilitasi dan menyempurnakan regulasi yang mendorong peningkatan fungsi intermediasi perbankan kepada sektor produktif khususnya UMKM. Regulasi tersebut di arahkan untuk mengatasi berbagai kendala pembiayaan, agar perbankan dapat melayani UMKM secara aman dan saling menguntungkan.

"Untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan ke sektor kelautan dan perikanan, Kantor Bank Indonesia Batam menyelenggarakan kegiatan bantuan teknis kepada perbankan baik Bank Umum maupun BPR tentang business process di sektor kelautan dan perikanan ini," ujar Uzersyah.

Pengembangan Usaha UMKM diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Sedangkan pengembangan usaha skala mikro, lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

“Sulitnya kucuran kredit dari perbankan kepada nelayan, dikarenakan masih banyaknya kredit macet, ini perlu dilakukan pembenahan terhadap nelayan,” jelas Uzersyah.

Disamping itu, sebagai jaminan pemerintah juga perlu membackup penyaluran kredit kepada nelayan melalui APBD, sehingga potensi industri perikanan bisa maksimal di wilayah Kepri. (ar/as)

Sumber : Radio Era Baru

KORELASI EKONOMI MARITIM: PASAR IKAN DAN PELABUHAN PERIKANAN

2010-10-16T16:52:00.000+08:00

Indonesia merupakan negara kesatuan kepulauan (archipelagic state) dengan lebih dari 17.717 buah pulau. Provinsi Kepulauan Riau semakin mempertegas kondisi geografis ini dengan 2.408 lebih gugusan pulaunya (archipelagic Province) dan Kota Batam dengan 436 buah pulau merupakan suatu "municipal islands" yang juga dapat dikategorikan dengan "archipelagic city". Namun dibalik kesemuanya ini, masih banyak potensi ekonomi utama dan aset pembangunan secara "natural geography" ini yang masih perlu digarap secara optimal dengan perencanaan yang harus matang. Untuk itu dua kekuatan makro spasial ekonomi antara industri kemaritiman (maritime industry) dengan ekonomi kelautan (marine economy) harus dintegrasikan secara serasi dan berkesinambungan.

Dua pusaran atau episentrum ekonomi yang terdapat di gugusan Pulau Anambas dan Natuna yang juga menjadi bahagian utama dari ZEE (Zone Economi Ekslusif) dalam konteks "marine economy" harus memiliki hubungan fungsional dengan kekuatan industri maritime (maritime industry) yang bergerak di FTZ (Free Trade Zone) BBK (Batam-Bintan-Karimun). Dua infrastruktur dasar harus dikembangan dengan memiliki "link business" yang efisien. Dalam konteks ini yang harus dilakukan adalah melalui misalnya pembangunan pelabuhan perikanan yang representatif bagi daerah yang belum ada dan membangun pasar ikan sekaligus di lokasi yang sama menjadi sentra utama sektor kelautan. Jika di Kota Batam beberapa plabuhan perikanan sudah dibangun dengan fasilitas yang relatif baik yang ada misalnya di Pulau Nipah (Barelang) oleh PT. Mandra Guna , dan di Telaga Punggur (PT. Yaoman) yang selanjutnya harus terus dikembangkan untuk menjadi TPI (Tempat Pelelangan Ikan).

Melalui pengembangan kedua pelabuhan yang berbasis samudera ini menjadi pasar ikan regional, maka diharapkan Kota Batam akan menjadi sentra utama eksport ikan mentah dan pasar ikan di belahan barat Indonesia. Disamping itu, untuk memperkuat posisi Kota Batam yang FTZ, perlu dikembangkan industri perikanan (fishing industry) yang akan mengolah hasil produk mentah perikanan menjadi berbagai produk yang diarahkan untuk diekspor. Pengalengan ikan untuk sarden, pengalengan ikan untuk makanan hewan, pengolahan ikan menjadi kerupuk dan makanan ringan lainnya, termasuk sosis ikan dan bahkan minyak ikan merupakan beberapa contoh menciptakan nilai tambah (added value) sekaligus nilai tukar (change value) atas produk perikanan yang ada. Kepulauan Riau yang memiliki laut yang dangkal, jernih dan tidak tercemar merupakan potensi mlain untuk mengembangkan industri perikanan budidaya (aqua culture). Disamping itu Pemerintah perlu terus membantu nelayan tangkap yang ada dari sekedar nelayan tradisional ke nelayan komersial. Untuk itu harus ada skim kredit bersubsidi dan melindungi nelayan dari penjarahan ikan oleh kapal-kapal asing termasuk melindungi mekanisme pasar perikanan rakyat yang selalu menguntungkan lebih banyak pemengusaha pembeli yang jumlahnya sedikit dibandingkan nelayan tangkap yang jumlahnya banyak. Insya Allah kita memahaminya.

Sumber : Syamsul Bahrum's Facebook Notes.

IKAN INDONESIA YANG DICURI RP 20 TRILIUN .

2010-10-01T23:21:00.002+08:00

TANJUNGPINANG, KOMPAS.com - Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Aji Sularso mengatakan kerugian negara akibat pencurian ikan oleh nelayan asing mencapai Rp 20 triliun per tahun.

"Berdasarkan asumsi beberapa tahun yang lalu kerugian negara mencapai Rp 30 triliun per tahun, sekarang diperkirakan menurun menjadi Rp 20 triliun," kata Aji Sularso, Jumat (1/10/2010).

Aji mengatakan, setiap tahun kapal asing yang mencuri hasil laut di perairan Indonesia mencapai 1.000 kapal yang tersebar di perairan Natuna, Arafura, Sulawesi Utara dan daerah lainnya.

"Di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), tingkat pencurian ikan oleh asing paling tinggi," katanya.

Ikan yang dicuri oleh nelayan asing per tahun mencapai seperempat dari stok ikan yang ada.

"Stok ikan Indonesia mencapai 6,4 juta ton, sedangkan yang dicuri mencapai 1,6 ton per tahun," ujarnya.

Sejak 2005, menurut Aji, uang negara yang berhasil diselamatkan dari pencurian ikan tersebut mencapai Rp 1,3 triliun.

Aksi pencurian ikan, menurut dia, mulai berkurang dari tahun ke tahun sehingga kerugian negara juga berkurang.

"Pada 2008 terdapat 242 kasus, pada 2009 ada 205 kasus dan pada 2010 turun menjadi 150 kasus," katanya.

Turunnya aksi pencurian ikan tersebut, menurut dia, karena operasi pencegahan yang dilakukan terus meningkat walaupun dengan n anggaran terbatas.

Dari 150 kasus pada 2010, 30 persennya selesai diproses di persidangan.

Gambar : Ilustrasi
Sumber : Kompas.com

INDONESIA BEBAS IUU FISHING TAHUN 2015

2010-06-02T19:20:00.000+08:00

Salah satu sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah Indonesia bebas Illegal-Unreported-Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan perikanan yang merusak (destructive fishing) pada tahun 2015. Disampaikan Fadel Muhammad, Menteri Kelautan dan Perikanan pada acara Round Table Discussion of Integrated Surveilance System di Jakarta, hari ini (1/6).

Hasil kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan selama ini, tercatat bahwa sejak tahun 2006 hingga 2009, sekitar 220 kapal ikan asing yang ditangkap karena melakukan pencurian ikan di perairan kita setiap tahunnya. Keberhasilan tersebut dicapai berkat kerjasama yang baik antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI-AL, POLAIR dan BAKORKAMLA, didukung dengan sarana dan prasarana pengawasan yang ada. Menilik banyaknya jumlah kapal ikan asing yang ditangkap dari hasil operasi pengawasan di lapangan, menunjukkan bahwa diperlukan metoda, sistem, peralatan dan teknologi yang mampu menjerat seluruh pelaku pelanggaran di perairan yuridiksi Indonesia.

Menurut Dirjen P2SDKP, Aji Sularso, sejak tahun 2003, KKP telah dapat melakukan pemantauan atas ± 3,000 kapal perikanan Indonesia yang berijin, menggunakan sistem pemantauan kapal perikanan atau Vessel Monitoring System (VMS). Kapasitas VMS yang dimiliki, merupakan yang terbesar di dunia. Manfaat dari VMS saat ini untuk keperluan pengawasan bagi aparat pengawas maupun untuk pengendalian kapal bagi pemilik kapal.

Lebih lanjut Fadel menegaskan bahwa kedepan terdapat empat faktor eksternal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengawasan di laut. Pertama, kemajuan penguasaan teknologi para pelaku pelanggaran di laut, menggunakan perangkat canggih, termasuk peralatan navigasi dan komunikasi, sehingga dapat mendeteksi keberadaan kapal-kapal aparat pengawas kita. Kedua, modus operandi pelaku kejahatan juga semakin beragam dengan adanya kemudahan memperoleh informasi yang dapat diakses secara luas dan terbuka di internet. Ketiga, tText Box: 8untutan dunia Internasional dalam menerapkan Code of Conduct for Responsible Fisheries atau Ketentuan-ketentuan mengenai perikanan yang bertanggung-jawab. Keempat, praktek IUU Fishing tidak saja merugikan negara dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan, namun juga mengancam kedaulatan negara kita.

Dalam kegiatan round table diskusi kali ini, KKP berupaya mensinergikan kegiatan surveillance di laut sehingga target 2015 Indonesia bebas dari pelaku IUU fishing dan destructive fishing dapat dicapai. Kegiatan ini dihadiri semua instansi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pengawasan di laut.

Sumber : www.dkp.go.id

3 KAPAL ILLEGAL FISHING DITANGKAP

2010-05-31T22:28:00.000+08:00

Kapal Illegal fishing semakin marak beroperasi mencuri ikan diperairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) khususnya diperairan Laut Cina Selatan dan sekitarnnya, ini dibuktikan dengan tertangkapnya lagi kapal-kapal Illegal Fishing Asing oleh Kapal Pengawas Perikanan milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu KP. Hiu Macan 005 menangkap satu kapal Vietnam yang diawaki 11 orang ABK diperairan Tanjung Pandan Kepulauan Karimata pada tanggal 28 Mei 2010. Kapal tersebut di Ad Hock ke Stasion Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak. KP. Hiu 003 menangkap kapal Thailand berbendera Malaysia KM. PAF 4539 dengan ABK 7 Orang dan KP. Hiu 010 menangkap kapal Thailand berbendera Malaysia KM. PAF 4111 dengan ABK 10 Orang pada tanggal 29 Mei 2010 di perairan ZEEI Laut Cina Selatan dan di Ad Hock ke Satuan Kerja Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kijang.

Kedua kapal tersebut diserah terimakan dari Kapal Pengawas ke Kepala Satker PSDKP Kijang pada hari ini tanggal 31 Mei 2010. Menurut salah satu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Bapak Jumali Kepala Satker PSDKP Ranai yang diperbantukan untuk memberkas kasus tersebut akan diberkas sampai P21. (Sumber Bambang Nugroho dan Jumali).

PELABUHAN PERIKANAN TANGKAP DIKEMBANGKAN.

2010-05-26T21:42:00.003+08:00

Setidaknya 16 dermaga penangkapan ikan di Indonesia disiapkan menjadi dermaga minapolitan. Hal itu untuk menunjang daya dukung lingkungan terhadap area tangkap dan kelengkapan infrastruktur dermaga. Hal itu mengemuka pada rapat koordinasi peningkatan Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap (PPSC) menjadi Minapolitan di Kantor Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (25/5). Hadir dalam rapat, antara lain, adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Dedy Heryadi Sutisna dan Bupati Cilacap Tatto Suwarta Pamudji.

Dedy mengatakan, tahun ini dermaga penangkapan ikan yang disiapkan sebagai dermaga minapolitan, antara lain, adalah Dermaga Palabuhanratu, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Tanjung Pandan di Bangka, dan Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Untuk lima tahun ke depan, pihaknya menyiapkan 107 dermaga menjadi minapolitan.

Pengembangan dermaga akan dikerjakan terintegrasi lintas sektor kementerian yang terkait pengembangan dermaga. "Tak ada alokasi dana khusus APBN. Tiap-tiap kementerian langsung mendanai," katanya. Dedy memaparkan, dermaga minapolitan merupakan dermaga yang mengacu pada konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem mana-jemen kawasan. Sebagai contoh, PPSC akan ditingkatkan sebagai pusat ekonomi berbasis perikanan khusus untuk hasil tangkapan tuna, cakalang, dan udang.

Dengan konsep minapolitan, pemerintah berusaha memenuhi semua kebutuhan riil nelayan, misalnya bahan bakar minyak bersubsidi. Harus ada perhatian dari pemerintah daerah untuk mengawasi distribusi BBM. Terkait daya dukung area tangkap untuk dermaga PPSC Kepala Kantor Pengelolaan Kawasan Segara Anakan Supriyanto mengatakan, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah, terutama masalah konservasi alam Laguna Segara Anakan yang menjadi tempat pe-mijahan udang dan ikan, komoditas utama PPSC

Terkait kerusakan alam yang cukup parah di Laguna Segara Anakan, menurut dia, penyelamatan laguna harus menjadi prioritas dalam pengembangan PPSC Tanpa memerhatikan penyelamatan lingkungan, hasil tangkapan tidak akan maksimal, terutama untuk udang.

Penyelamatan laguna harus dimulai dari hulu, yakni pada Sungai Citanduy. Menurut Asisten Pembantu Direktorat Perlindungan Hutan dan Konservasi Kawasan Kementerian Kehutanan Sulistianto, perlu perbaikan vegetasi hutan mangrove di Laguna Segara Anakan. Tanaman mangrove dapat menjaga kesuburan pemijahan udang dan ikan laut (MDN)

Sumber : Kompas 26 Mei 2010,hal.22

35 KAPAL ILLEGAL FISHING ASAL VIETNAM DITANGKAP .

2010-05-26T21:38:00.002+08:00

Laut Cina Selatan yang kaya akan sumberdaya ikannya yang melimpah membuat nelayan beberapa negara tetangga ingin memanfaatkan dengan mengambil ikan secara illegal, baru baru ini beberapa kapal milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan Kememterian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal asal Vietnam yang tidak punya izin menangkap diwilayah pengelolan perikanan Indonesia.

Kapal-kapal bodong tersebut ditangkap di perairan ZEEI Laut Cina Selatan yaitu pada tanggal 6 Mei 2010 ditangkap 8 (delapan) kapal oleh Kapal Pengawas KP. Hiu 003, KP. Hiu 009 dan KP. Hiu 010. Sedangkan pada tanggal 21 Mei 2010 ditangkap lagi 27 Kapal Ikan Illegal Fishing Asal Viatnam oleh KP. HIU 003, KP. HIU 004, KP. HIU 008, KP. HIU 009 dan KP. HIU 010.

Kapal-Kapal illegal fishing tersebut di Ad hock ke Pulau Tiga Natuna yang diterima langsung oleh Bapak Andi Warman Kepala Satker PSDKP Natuna.

Menurut Keterangan salah satu Nahkoda KP. Hiu 004 bahwa kapal yang ditangkap pada tanggal 21 Mei 2010 sebanyak 27 kapal yang di ad hock sebanyak 22 Kapal sedangkan 5 Kapal digunakan untuk deportasi ABK Non Justicia.

Menurut bapak Andi Warman semua kapal yang di ad hock diproses sesuai Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sampai tuntas atau sampai P21.

Daftar kapal ikan asal vietnam pelaku Ilegal Fishing yang di Ad Hock ke Pelabuhan Satker Natuna

1. BV 0323 TS
2. BV 0175 TS
( posisi Tangkap 05 38,2' U - 106 53,8' T )

3. BV 95018 TS
4. BV 95019 TS
( posisi Tangkap 05 36,1' U - 106 51,8' T )

5. BV 0729 TS
6. BV 0060 TS
(posisi tangkap 05 05,2' U - 107 17,3' T )

7. BV 95377 TS
8. BV 90566 TS
( posisi tangkap 05 10,7' U - 107 22,1' T )

9. BV 0502 TS
10. BV 0473 TS
( posisi tangkap 05 17,9' U - 107 23,1 T )

11. BV 4309 TS
12. BV 0509 TS
( posisi tangkap 05 08,6' U - 107 34,5' T )

13. BV 4702 TS
14. BV 4149 TS
(posisi tangkap 05 05,6' U - 107 36,4' T )

15. BV 0487 TS
( posisi tangkap 05 52,5' U - 106 47,6 T)

16. BV 4101 TS
( posisi tangkap 05 47,7' U - 106 40,4' T )

17. BV 0580 TS
( posisi tangkap 05 53,2' U - 106 40,4' T )

18. BV 5201 TS
( posisi tangkap 05 55,9' U - 106 34,4' T )

19. BV 5200 TS
( posisi tangkap 05 56,6' U - 106 34,3' T )

20. BV 4660 TS
( posisi tangkap 05 48,1' U - 106 28,1' T )

21. BV 0512 TS
( posisi tangkap 05 40,1' U - 106 47,5' T )

22. BV 0504 TS
( posisi tangkap 05 52,3' U - 106 41,2 T )

Kapal-kapal asal Vietnam tersebut menggunakan Pair trawl

Sumber : Samuel Sandi Nahkoda KP. Hiu 004 dan Andi Warman Ka Satker PSDKP Natuna
http://mukhtar-api.blogspot.com/2010/05/35-kapal-illegal-fishing-asal-viatnam.html

TARGET INDONESIA JADI PENGHASIL IKAN TERBESAR.

2010-04-18T23:51:00.001+08:00

GORONTALO, KOMPAS.com Minggu, 18 April 2010 | 13:39 WIB — Sebagai negara maritim, Indonesia menargetkan akan menjadi negara penghasil ikan terbesar di dunia pada tahun 2015. Dirjen Usaha dan Investasi Kementerian Perikanan dan Kelautan Viktor Nikijulu optimistis target itu akan terealisasi dengan berbagai pengembangan produk perikanan di Indonesia.

"Yang pertama harus dibenahi adalah infrastruktur perikanan dan fasilitas yang dimiliki nelayan," ujarnya saat berkunjung ke Gorontalo, Sabtu (17/4/2010).

Jika infrastruktur dan keadaan nelayan bisa diatasi dengan baik, kata dia, maka bukan tidak mungkin hal itu akan menunjang kuantitas dan kualitas produk perikanan.

Viktor mengungkapkan, pihaknya sedang merambah pasar di kawasan Timur Tengah dan Afrika, dengan mengandalkan produk perikanan olahan.

Menurut dia, bila tidak segera mengubah strategi pemasaran, maka Indonesia bisa kalah bersaing dengan Vietnam yang merupakan pendatang baru di bisnis tersebut. "Kita harus segera mengubah produk menjadi sesuatu yang memiliki nilai tambah agar laris di pasar dunia," katanya.

Sumber : KOMPAS.com

PERESMIAN KANTOR STASIUN KARANTINA IKAN KELAS 1.

2010-04-09T21:11:00.012+08:00

Pada hari Jumat, 9 April 2010. Kantor Stasiun Karantina Ikan Kelas 1 Hang Nadim Batam diresmikan . Peresmian kantor tersebut diawali dengan pemotongan pita pintu gedung masuk dan penandatangan batu prasasti yang di tanda tangani oleh Sekeretaris Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan Mohammad Syamsul Maarif dan Ketua Otorita Batam Mustofa Widjaya . Menurut Sekjen KKP setelah diresminya kantor karantina ikan ini maka seluruh ikan dari luar negeri yang masuk ke Kota Batam wajib diperiksa oleh karantina ikan, agar ikan tersebut layak dikonsumsi. Peresmian tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Kota Batam dan perwakilan dari PP Telaga Punggur ialah Bapak Tukijan selaku Marketing Executive . Tampak juga satu papan karangan bunga untuk peresmian kantor karantina ikan kelas 1 dari PP Telaga Punggur Batam - PT. Sarana Yeoman Sembada.

Salam Perikanan.

Hermawan Chen
Admin PP Telaga Punggur

LIMA KAPAL ASING PENCURI IKAN DIAMANKAN BABINKAM

2010-03-28T22:29:00.005+08:00

Kapanlagi.com - Badan Pembinaan Keamanan (Babinkam) Polri mengamankan lima kapal asing pencuri ikan di Perairan Natuna. Lima kapal asing itu, masing-masing memuat 10 hingga 40 ton ikan dari berbagai jenis, hasil curian di Perairan Natuna, kata Komandan Kapal Polisi Bisma-520 Kompol Sigit Hidayat di Batam, Jumat.

"Kelima kapal asing diamankan saat sedang mencuri ikan di Perairan Indonesia, menggunakan alat tangkap jaring harimau yang membahayakan lingkungan," kata Sigit.

Seluruh kapal tidak dilengkapi dokumen lengkap, kata Sigit melanjutkan. Lima kapal asing itu adalah KIA KNF.810 dan KIA KNF 7452 berbendera Malaysia, KIA Sunit 3, KIA Kongsamut serta KIA Kasorn 5 berbendera Thailand.

Ia mengatakan, meski dua dari lima kapal berbendera Malaysia, namun seluruh awak kapal berwarganegara Thailand. "Kita tidak tahu. Sewaktu kita tangkap, mereka mengibarkan berbendera Malaysia," kata dia.

Kelima kapal diamankan pada hari yang sama, dengan selang beberapa menit. Jarak antara kapal yang satu dengan yang lain sekitar 25 km. Meski begitu, menurut Sigit, lima kapal itu tidak satu rombongan.

"Mereka terpisah. Ketika kita tangkap satu kapal, lalu radar menunjukkan, ada kapal di dekat lokasi itu" kata dia.

Kasus itu, kata dia, akan diserahkan ke Direktorat Polair Polda Kepulauan Riau, untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Barang bukti lima kapal dan 30 anak buah kapal akan diamankan di markas Polair Kepri, di Sekupang, kata dia.

Mengenai pengusutan kasus, Babinkam menemui kesulitan berkomunikasi, karena seluruh awak kapal tidak bisa berbahasa Melayu atau Inggris.

Sementara itu, lima kapal kayu asing itu ditambatkan berjejer di tengah laut perairan Batam. Awak kapal berkumpul di satu kapal. Tidak satu pun awak kapal yang dapat diajak berkomunikasi dengan wartawan.

Sumber : Kapanlagi.com

UJI COBA KAPAL PENGANGKUTAN IKAN .

2010-03-27T00:37:00.000+08:00

Pada bulan Maret 2010, PP Telaga Punggur mengujikan sebuah kapal pengangkutan ikan di sekitar perairan laut natuna. Kapal Pengangkutan Ikan terbuat dari kayu dan dilapisi dengan fibre yang berbobot GT 46 . Kapal tersebut dilengkapi dengan palka berinsulasi / cold storage freezer yang berjumlah 4 palka. Sebelum beroperasi , kapal tersebut running disekitar PP Telaga Punggur untuk menguji daya mesin kapal . Beberapa hari kemudian, kapal tersebut memuat es batu dari PP Telaga Punggur guna untuk mendistribusikan kepada kapal - kapal penangkapan ikan yang masih beroperasi di laut. Setelah memuat es batu, pihak manajemen melakukan clearance keberangkatan kapal di Kantor Satker P2SDKP PP Telaga Punggur dan kapal tersebut langsung diberangkatkan pada malam hari. Pada pagi harinya , kapal tersebut tiba di perairan natuna dan mendistribusikan es batu ke seluruh kapal yang terdaftar di PP Telaga Punggur. Setelah 10 hari beroperasi, kapal tersebut tiba di PP Telaga Punggur pada tanggal 26 Maret 2010. Dalam tahap awal uji coba ini, kapal tersebut membawa berbagai macam ikan dengan kapasitas kurang lebih 50 ton. Pada hari itu juga, ikan langsung didaratkan di PP Telaga Punggur, sebagian ikan didistribusikan ke pasar-pasar di Kota Batam dan sisanya dimasukkan ke Cold Storage PP Telaga Punggur. Akhir kata, Bravo Perikanan Tangkap Indonesia !

Salam Perikanan

Hermawan
Admin PP Telaga Punggur

DIHENTIKAN, IZIN BARU KAPAL PUKAT.

2010-02-24T21:28:00.002+08:00

Jakarta, Kompas - Pemberian izin baru usaha kapal dengan alat tangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan jenis pukat ikan dan purseine dihentikan sementara.

Kebijakan moratorium itu untuk pemulihan sumber daya ikan di wilayah penangkapan Indonesia yang sudah semakin kritis.

Penghentian izin baru kapal dengan alat tangkap jenis pukat dan purseine berlaku mulai 15 Maret 2010, mengacu pada surat keputusan direktur jenderal perikanan tangkap Nomor 08/DJ-PT/2010.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Dedy Sutisna di Jakarta, hari Selasa (23/2), mengemukakan, penghentian sementara izin usaha itu akan berlangsung sampai kondisi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dinyatakan sudah pulih.

”Penghentian sementara izin baru alat tangkap itu untuk mengendalikan tangkapan ikan. Evaluasi terhadap kebijakan ini akan dilakukan setiap tahun,” ujar Dedy, seusai pemasangan stiker Komisi Tuna Samudera Hindia (IOTC) di kapal tuna long line di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman di Muara Baru, Jakarta.

Hingga tahun 2009 lalu, sebanyak sembilan dari 11 WPP di Indonesia tercatat dalam kondisi mengalami eksploitasi penuh dan berlebih.

Dari 44 kategori ikan yang boleh ditangkap di 11 WPP tadi, hanya tersisa delapan jenis yang bisa ditangkap. Indikator penurunan sumber daya ikan di antaranya areal penangkapan ikan semakin jauh dari lokasi nelayan, jumlah ikan tangkapan semakin sedikit, dan ukuran ikan semakin kecil.

Dedy mengatakan, penangkapan ikan dengan pukat dan purseine berdampak pada pengurasan sumber daya ikan. Kapal dengan alat tangkap pukat ikan mampu mengeruk ikan 30 ton dalam sekali operasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Syamsul Ma’arif mengemukakan, pengelolaan sumber daya ikan perlu ditopang dengan cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan, pembenahan pengumpulan data produksi, dan hasil tangkapan ikan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Suardoyo, mengemukakan, kewajiban pengisian logbook perikanan pada tahun 2009 di pelabuhan itu meningkatkan pencapaian produksi perikanan hingga 161 persen, yakni 44.300 ton.

Jumlah kapal tuna long line Indonesia yang terdaftar di IOTC sebanyak 1.028 kapal. Dari jumlah itu, sebanyak 594 kapal terdapat di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman.

Sumber : KOMPAS.COM

KEBUTUHAN IKAN DI BATAM DAN PROPINSI KEPRI.

2010-02-24T21:03:00.003+08:00

Setelah beberapa bulan ini , kapal penangkapan ikan purse seine untuk sementara tidak beroperasi yang dikarenakan musim angin muson barat. Manajemen PP Telaga Punggur mengatakan bahwa kebutuhan ikan sangat diperlukan untuk makanan sehari-hari masyarakat kota Batam maupun Propinsi Kepri. Melihat kurangnya pasokan kebutuhan hasil laut, owner PP Telaga Punggur bekerjasama dengan beberapa pelaku usaha perikanan mencari jaringan pemasok kebutuhan hasil laut seperti Ikan layang, sardin dan tongkol. Setelah disepakati dan dikonfirmasi bersama, PP Telaga Punggur mendatangkan beberapa unit kontainer berukuran antara 20 - 30 feet. Ikan tersebut merupakan ikan cold storage yang siap didistribusikan ke beberapa pasar lokal di Batam dan beberapa pulau di Propinsi Kepri. Ikan tersebut didatangkan dari berbagai negara dan juga ada ikan-ikan dari dalam negri. Akhir kata dari PP Telaga Punggur ialah Mari budayakan makan ikan sejak dini !

Salam Perikanan,

Hermawan Chen.
Admin PP Telaga Punggur.

SELAMAT HARI RAYA IMLEK 2561

2010-02-13T23:09:00.003+08:00

Keluarga Besar Pelabuhan Perikanan Telaga Punggur Batam

PT. SARANA YEOMAN SEMBADA

Mengucapkan

" GONG XI FA CHAI 2561 "

Semoga di tahun Macan ini dapat membawa berkah serta hasil laut yang melimpah bagi seluruh pengusaha perikanan Indonesia.

HORE ... KAPAL NELAYAN ASING DIPINJAMKAN

2010-01-26T22:03:00.001+08:00

BATAM, KOMPAS.com - Sekitar 60 kapal nelayan asing yang sejak 4-5 tahun silam ditangkap karena mencuri ikan, akan diambil alih negara untuk dipinjam-pakaikan kepada pemerintah daerah, kelompok nelayan dan perguruan tinggi yang mengelola pendidikan kelautan.

"Status hukumnya diambil alih negara dan dipinjam-pakaikan. Jaksa Agung sudah menyetujui," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad kepada wartawan di Batam, Senin malam sebelum meresmikan Forum Akselerasi Pembangunan Perikanan Budidaya 2010-2014 wilayah Barat Indonesia.

Ia menyatakan peminjampakaikan, merupakan jalan keluar supaya kapal-kapal hasil tangkapan itu tidak keburu rusak pada waktu dilelang hanya karena lama menunggu selesai proses hukum dari pengadilan negeri hingga banding dan kasasi.

Menurut dia, cara pemanfaatan seperti itu pernah ia lakukan ketika menjadi Gubernur Gorontalo.

Hingga kini, hasil kelautan Indonesia masih sering dicuri nelayan Thailand, Vietnam, China, dan Malaysia. Untuk menanggulangi pencurian ikan oleh nelayan asing, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengambil langkah koordinatif dengan TNI Angkatan Laut dan Polri melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Akan lebih gampang bila ditangani oleh satu tangan yaitu Menko Polhukam karena bisa memberi perintah kepada TNI AL dan Polri," katanya.

Ia mengatakan, telah membicarakan langkah koordinatif tersebut dengan Menko Polhukam dan pada pekan depan akan membahas lebih rinci dengan Kepala Staf TNI.

Sumber :KOMPAS.com

Fadel: Bekerjalah Tidak dengan Cara Biasa

BATAM - Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menyatakan upaya pencapaian target 353 persen peningkatan produksi perikanan pada 2014 perlu dukungan komitmen dan cara kerja secara revolusioner.

"Bekerjalah tidak dengan cara biasa, melainkan kerja revolusioner dengan langkah-langkah raksasa disertai optimisme," katanya kepada peserta Forum Akselerasi Pembangunan Perikanan Budidaya 2010-2014 Wilayah Barat Indonesia, di Batam, Senin malam.

Dalam upaya menjadikan Indonesia pada 2015 sebagai penghasil produk perikanan terbesar di dunia, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan perikanan budidaya sebagai ujung tombak.

Kementerian itu akan memacu produksi perikanan budidaya pada 2014 menjadi 16,89 juta ton, meningkat spektakuler atau 353 persen ketimbang produksi pada 2009 yang hanya 4,78 juta ton.

Fadel menggambarkan, kerja revolusioner atau revolusi biru antara lain akan meliputi penyediaan pakan hasil dalam negeri, bibit dengan harga lebih murah ketimbang imporan, serta penyediaan jalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum bagi daerah tumbuh tempat pelelangan ikannya.

Soal optimisme, ia meminta meniru China sebagai pembanding terbesar di sektor tersebut. Panjang garis pantai China 32 ribu km, sedangkan Indonesia 90 ribu km.

"Perairan teluknya 168 ribu ha, sedang kita 4,2 juta ha. Luas sungai-sungai di China untuk budidaya ikan air tawar 371 ribu ha, sedang di Indonesia 5,9 juta ha," katanya.

Dengan perbandingan itu, ternyata ekspor hasil kelautan dan perikanan Indonesia masih kalah daripada China, Peru, dan Vietnam.

Kondisi tersebut menurut Fadel, disebabkan Indonesia kurang berani (dalam menetapkan besar pencapaian dan bekerja dengan cara tidak biasa- Red).

Oleh karena itu, ia mengajak pemerintah daerah bersama semua komponen kelautan dan perikanan mengambil langkah-langkah berani menjadi yang terhebat di sub-sub sektor komoditas tertentu, misalkan udang, patin, kerapu, rumput laut, gurame atau lele.

Sumber : KOMPAS.com

KUNJUNGAN BAPAK Dr . Ir. H. FADEL MUHAMMAD - MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA KE PP TELAGA PUNGGUR BATAM.

2010-01-08T23:46:00.015+08:00

Dengan cuaca yang sangat mendukung serta awan yang cerah, pada hari ini tanggal 8 Januari 2010. Pelabuhan Perikanan Telaga Punggur telah kedatangan seorang tamu yang ditunggu-tunggu selama ini yakni Bapak Dr. Ir. H. Fadel Muhammad- Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang ke - 4. Kedatangan beliau diawali dengan sirine mobil polisi beserta para mobil rombongan tamu DKP . Tampak sebuah mobil Toyota Camry berwarna hitam dengan no plat RI 27 yang ditumpangi oleh Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan RI tiba didepan Kantor PP Telaga Punggur. Beliau langsung disambut oleh Bapak Sang Long Samad selaku Direktur Utama PP Telaga Punggur _PT. Sarana Yeoman Sembada.

Setelah tiba di PP Telaga Punggur, Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan RI didampingi oleh seluruh staff management PP Telaga Punggur dan pejabat lainnya menuju ke dermaga PP Telaga Punggur. Setiba di dermaga, Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan RI tampak sangat gembira melihat puluhan kapal penangkapan ikan yang bersandar di PP Telaga Punggur. Beliau langsung berbincang-bincang dengan Direktur Utama tentang pengembangan PP Telaga Punggur selama ini dan kedepannya. Tidak lama kemudian, beliau beserta jajarannya menuju ke Ship Docking ( galangan kapal ) PP Telaga Punggur yang baru siap dibangun pada awal tahun 2009 . Galangan Kapal ini adalah satu- satunya fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Kota Batam khususnya di PP Telaga Punggur, yang diperuntukan untuk mereparasi kapal - kapal penangkapan ikan . Tiba - tiba beliau mengatakan PP Telaga Punggur sangat lengkap fasilitasnya mulai dari Cold Storage, Pabrik Es, hingga Ship Docking pun telah disediakan. Kunjungan beliau juga disertai dengan penandatanganan batu prasasti ukuran besar untuk PP Telaga Punggur - PT. Sarana Yeoman Sembada .

Besar harapan seluruh management PP Telaga Punggur adalah memajukan Perikanan Indonesia dan meningkatkan seluruh fasilitas internal maupun eksternal agar PP Telaga Punggur menjadi salah satu pelabuhan perikanan swasta yang unggul di seluruh nusantara.

Salam Perikanan.

Hermawan Chen

Admin PP Telaga Punggur

SELAMAT HARI NATAL DAN TAHUN BARU 2010

2010-01-01T21:48:00.010+08:00

Seluruh Staff dan Management Pelabuhan Perikanan Telaga Punggur Batam

PT. SARANA YEOMAN SEMBADA

Mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2010.

Semoga ditahun yang akan datang dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh pelaku usaha perikanan tangkap.

INFORMASI PP TELAGA PUNGGUR SAAT INI.

2009-11-27T15:08:00.002+08:00

Pada siang yang cerah ini, Pelabuhan Perikanan Telaga Punggur telah didatangi puluhan kapal penangkapan ikan. Kedatangan kapal - kapal tersebut di karenakan kondisi cuaca dilaut yang tidak bersahabat serta gelombang yang tinggi. Para nakhoda dan abk kapal telah bersiap-siap untuk beristirahat dalam periode akhir tahun ini. Pemilik kapal penangkapan ikan memilih untuk menambatkan kapal mereka di PP Telaga Punggur pada saat musim angin muson barat asia . Fasilitas docking PP Telaga Punggur juga mulai dimanfaatkan oleh para owner kapal penangkapan ikan pada saat musim angin muson barat asia. Tampak beberapa kapal sedang antri di dermaga untuk melakukan docking. Setelah melakukan reparasi seluruh bagian kapal, diperkirakan pada bulan Maret 2010 seluruh kapal penangkapan ikan sudah beroperasi seperti biasa nya.

Salam Perikanan.

Hermawan Chen
Admin PP Telaga Punggur
Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

BUDAYAKAN MAKAN IKAN MULAI SEKARANG .AGAR SEHAT, KUAT DAN CERDAS.

2009-11-01T23:57:00.003+08:00

Ikan sumber makanan bergizi tinggi mengandung omega 3 zat pencerdas otak.

Kepala dan mata ikan mengandung polyscharida yang berfungsi mengontrol aliran darah.

Duri ikan mengandung kalsium dan kolagen yang sangat bermanfaat dalam membantu pertumbuhan tulang dan gigi.

Minyak ikan mengandung dha ( docahexaenoic acid ) yang sangat penting dalam pertumbuhan otak serta perkembangan retina mata.

Daging ikan mengandung protein berkualitas tinggi dan vitamin yang sangat berguna untuk pertumbuhan dan ketahanan tubuh.

Kulit ikan mengandung vitamin a dan b2 yang sangat bermanfaat untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh.

Lemak pada perut ikan mengandung lemak omega 3 ( EPA) yang berfungsi mencegah penyempitan pembuluh darah dan dapat menurunkan kolestrol.

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

BATAM FISHERIES and SEAFOOD EXPO 2009

2009-11-01T23:49:00.005+08:00

Dalam rangka pameran perikanan & hasil olahan laut di indonesia. Departemen Kelautan dan Perikanan RI dan Kadin Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan pameran berskala nasional dengan tema " BATAM FISHERIES and SEAFOOD EXPO 2009 pada tanggal 28 - 31 Oktober 2009 di Megamall Batam Centre. Acara ini didukung oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, BP Kawasan FTZ Batam, Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle, Global Entrepolis @Singapore dan Megamall Batam Centre. Organizer oleh PT. Aira Media Bumantara serta Co-Organizer: Batam Promo. Media Partner oleh Batampos, Tribun Batam, Bisnis Indonesia, Batam Event dan Sing FM. Peserta pameran berasal dari beberapa propinsi yang ada di tanah air dan lembaga lainnya. Ditengah - tengah pameran hadir salah satu Pelabuhan Perikanan Swasta Telaga Punggur yang dikelola oleh PT . Sarana Yeoman Sembada. Pelabuhan Perikanan Telaga Punggur menyediakan 3 buah standing banner yang berisi tentang sejarah berdirinya pelabuhan perikanan, laporan data operasional kapal dan hasil produksi ikan. Pameran yang lain seperti rumput laut, makanan ikan dalam kemasan kaleng, budidaya ikan juga hadir di ajang pameran ini. Pameran in bertujuan untuk mempromosikan produk hasil laut Indonesia dan peluang investasi dalam bidang kelautan dan perikanan. Mari kita bersama sama mengandengkan tangan agar kedepannya, produk hasil laut Indonesia dapat menembus pasar internasional dengan kualitas dan mutu yang terjamin.

Salam Perikanan.

Hermawan
Admin PP Telaga Punggur

Sent from my BlackBerry®
powered by Sinyal Kuat INDOSAT

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 2009

2009-09-20T00:17:00.009+08:00

Management Pelabuhan Perikanan Telaga Punggur Batam

PT. SARANA YEOMAN SEMBADA

Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1430 H

PERESMIAN PELABUHAN PERIKANAN TELAGA PUNGGUR-BATAM

2008-08-29T00:58:00.014+08:00

PELABUHAN PERIKANAN TELAGA PUNGGUR.

BATAM- Dalam rangka pengembangan Perikanan Nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk membangun dan mengoperasikan Pelabuhan Perikanan di Kota Batam yaitu di Telaga Punggur, Kecamatan Nongsa.

Izin pelabuhan ini dikeluarkan sesuai fungsinya yaitu sebagai tempat labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran dan distribusi ikan, pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, tempat pengumpulan data tangkapan ikan di wilayah riau kepulauan sampai ke Natuna, serta tempat melakukan berbagai kegiatan penyuluhan, pengembangan masyarakat nelayan pesisir Batam, dan tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan domestik dan luar Negara.

Pelaksanaan Harian Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Hanung Cahyono SH, LLM pada keterangan yang disampaikan dalam siaran persnya menyebutkan, pelabuhan ikan yang di beri izin pembangunan dan pengoperasian yaitu Pelabuhan Perikanan Telaga Punggur di Teluk Nipah Punggur yang dioperasikan PT Sarana Yeoman Sembada .

Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan Telaga Punggur tersebut tidak terlepas dari dukungan Pemprov Kepri dan Pemko Batam yang merupakan pelopor pembangunan Pelabuhan Perikanan Swasta.

Menurut Hanung, DKP menganggap kehadiran pelabuhan itu di Batam cukuplah penting dan strategis mengingat letaknya langsung berhadapan langsung dua Negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura yang akhirnya tentu akan bermuara pada tambahnya kontribusi PAD dan pajak yang diterima pusat.

Sementara itu, pada Jum’at pagi (29/8), Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan RI, DR.Ir.H. Ali Supardan, M.Sc datang ke Batam untuk meresmikan Pelabuhan Perikanan Telaga Punggur .

Peresmian itu berlangsung di kantor Walikota Batam dan Pelabuhan Perikanan Telaga Punggur, di hadiri Walikota Batam dan Wakil Ketua DPRD Kota Batam, DR Chablullah Wibisono, MSi.Peresmian tersebut juga disertai dengan penandatangan prasasti PT.Sarana Yeoman Sembada oleh Dirjen Perikanan Tangkap DKP RI Dr.Ir.H.Ali Supardan,M.sc dan Walikota Batam Drs.H.Ahmad Dahlan,MM. di kantor Walikota Batam,selain penandatangan prasasti,peresmian juga ditandai dengan pembukaan tirai papan nama PELABUHAN PERIKANAN TELAGA PUNGGUR PT SARANA YEOMAN SEMBADA BATAM oleh Dirjen Perikanan Tangkap DKP RI Dr.Ir.H.Ali Supardan,M.sc.Peresmian tersebut juga disaksikan oleh Dra.Suhartini,MM Kepala Dinas KP2 Batam,H. Syamsul Bahrum, Ph.D Assisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam, dan Ir.Amir Faizal Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

Pelabuhan Perikanan Telaga Punggur dibangun diatas lahan seluas 3,4 hektar. Pada awalnya, lokasi pelabuhan tersebut merupakan daerah tangkahan dalam kegiatan usaha penangkapan ikan dan pengelolaan produk hasil laut.Direktur Utama PT Sarana Yeoman Sembada ,Samad mengatakan pelabuhan ini dibangun pada tahun 1981 dan pada tahun 2008 fasilitas yang ada dilengkapi tambat labuh kapal perikanan ukuran yang bisa disinggahi rata-rata 10 s/d 30 unit kapal perhari dengan 7-100 GT. Pelabuhan tersebut juga dilengkapi dengan tempat pendaratan ikan rata-rata 175 ton per bulan, pabrik es dengan kapasitas produksi 150 ton perhari, penyimpanan ikan dalam cold storage kapasitas 600 ton perhari dan zona perbaikan kapal dan aktifitas perbengkelan.

Peresmian Jum’at, 29 Agustus 2008.

Terakhir, disaksikan Walikota Batam, Ahmad Dahlan dan Dirjen Perikanan Tangkap R.I Dr.Ir.H.Ali Supardan, M.sc pada acara tersebut langsung menyerahkan Surat Izin Operasional Pelabuhan Perikanan Telaga Punggur kepada pihak pengelola pelabuhan PT.Sarana Yeoman Sembada yang ditandatangani atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.

Walikota Batam, Ahmad Dahlan pada kesempatan tersebut berpesan kepada pihak pengelola supaya memanfaatkan tenaga kerja lokal di sekitar wilayah tersebut, guna membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas sumber daya perikanan warga pesisir Batam, Rempang dan Galang.

Sumber : Wikipedia